Regulasi

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1997 Tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
  11. Instruksi PresidenRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik;
  15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh;
  16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
  17. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
  18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
  19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh;
  20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
pancacita

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DLHK Aceh
 Jl. Jend. Sudirman No. 21, Banda Aceh, 23239 dan Jl. Residen Danubroto, Banda Aceh Telp: (0651) 42277.
email: dlhk@acehprov.go.id

Type to search